PENYULUHAN PERTANIAN DI MASA DEPAN

Di masa mendatang, kegiatan penyuluhan pertanian akan menghadapi tantangan-tantangan, terutama yang diakibatkan oleh pertumbuhan populasi penduduk di tengah-tengah semakin sempitnya lahan pertanian, sehingga usahatani harus semakin meng-khususkan diri serta meningkatkan efisiensinya.
Dalam perspektif pemerintah, apapun prioritas yang akan ditempuh, kegiatan penyuluhan pertanian akan tetap menjadi kebijakan kunci untuk mempromosikan kegiatan Pertanian Lestari, baik dalam kontek ekologi maupun sosial-ekonomi ditengah-tengah sistem pemerintahan yang birokratis dan semakin terbatas kemampuannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik. Di lain pihak, kegiatan penyuluhan harus semakin bersifat “partisipatip” yang diawali dengan analisis tentang keadaaan dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Penilaian Desa Partisipatip atau participatory rural appraisal/PRA (Chambers, 1993). Meskipun demikian, kegi-atan penyuluhan pertanian akan banyak didukung oleh kema-juan teknologi informasi.

Karena itu, di masa depan, kekuatan dan perubahan penyuluhan pertanian akan selalu terkait dengan keempat hal yang akan dikemukakan berikut ini (Rivera & Gustafson, 1991):

1) Iklim ekonomi dan Politik
Sejak krisis ekonomi dan politik melanda beberapa negara pada akhir abad 20, banyak negara yang tidak lagi mampu membiayai kegiatan publik di tengah-tengah tuntutan demokratisasi.
Karena itu, kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan seca-ra lebih efisien untuk dapat melayani kelompok sasaran yang lebih luas, dan di lain pihak, pemerintah akan lebih banyak menyerahkan kegiatan penyuluhan kepada pihak swasta.

2) Konteks sosial di wilayah pedesaan
Di masa depan, masyarakat pedesaan relatif berpendidik-an, lebih banyak memperoleh informasi dari media masa serta terbuka dari isolasi geograpis, lebih memiliki aksesi-bilitas dengan kehidupan bangsanya sendiri dan dunia internasional. Karena itu, penyuluhan pertanian harus mampu menjawab tantangan pertumbuhan penduduk, meningkatnya urbanisasi, perubahan aturan/kebijakan, persyaratan pasar, serta kebutuhan masyarakat akan beragam layanan seperti: pelatihan, spesialisasi, pelatihan kompetensi dan bentuk-bentuk organisasi (Moris, 1991).
Sehubungan dengan itu, penyuluhan pertanian di masa depan harus meninggalkan monopoli pemerintah sebagai penyelenggara penyuluhan, mampu melayani beragam kelompok-sasaran yang berbeda, tidak saja terkait dengan keragaman kategori adopternya, tetapi juga yang terkait dengan aksesibilitas pasar, derajat komersialisasi serta ketergantungannya pada usahatani untuk perbaikan penda-patan dan kesejahteraannya.


3) Sistem Pengetahuan
Terjadinya perubahan politik yang berdampak pada debirokratisasi, desentralisasi (pelimpahan kewenangan) dan devolusi (penyerahan kewenangan) kepada masya-rakat lokal, juga akan berimbas pada pengembangan usahatani yang memiliki spesifikasi lokal.
Pengakuan terhadap pentingnya spesifikasi lokal, harus dihadapi dengan pengakuan penyuluh terhadap kemam-puan petani, pengalaman petani, penelitian yang dilaku-kan petani, serta upaya-upaya pengembangan yang dilaku-kan.
Oleh sebab itu, penyuluh harus menjalin hubungan yang partisipatip dengan kelompok sasarannya, khususnya dalam pemanfaatan media-masa untuk menunjang kegiat-an penyuluhan di wilayah-kerjanya.

4) Teknologi Informasi
Perkembangan telekomunikasi dan penggunaan komputer pribadi/PC akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan penyuluhan pertanian di masa depan.
Kelompok sasaran yang memiliki kemampuan meman-faatkan teknologi informasi/IT akan relatif lebih indepen-den. Dengan demikian, fungsi penyuluh tidak lagi “menyampaikan pesan” melainkan lebih pada menjalin interaksi yang partisipatip dengan kelompok-sasarannya.

Posted in: Penyuluhan