Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian harus berorentasi pada pemberdayaan masyarakat. Slamet (2000) menekankan bahwa pada dasarnya pembangunan harus bertujuan untuk mengembangkan masyarakat. Pembangunan diselenggarakan untuk memecahkan masalah yang ada dan dihadapi masyarakat. Keberhasilan pembangunan dipedesaan akan terlihat apabila masyarakat secara dinamis mampu memenuhi kebutuhannya. Korten dan Sjahrir (1988) menyatakan bahwa kunci keberhasilan pembangunan agar mencapai sasaran pada sebagian besar masyarakat miskin apabila dikurangi kendala-kendala yang dihadapi kaum miskin dalam mengungkapkan kemampuan-kemampuannya. Soedjatmoko (1983) menekankan pentingnya motivasi, tujuan, dan makna dalam proses pembaharuan diri dalam pembangunan, serta bukan kemakmuran material semata.
Dalam kegiatan pertanian, masyarakat petani masih membutuhkan suatu layanan yang semakin luas dan komplek cakupannya. J.Di Franco (Munder, Addion H., 1972 mengidentifikasi cakupan tanggung jawab layanan pertanian di masa mendatang meliputi: (a) Produksi pertanian; (b) Pemasaran, distribusi dan pengolahan produk pertanian; (c) Konservasi, penggunaan dan perbaikan sumber daya alam; (d) Pengelolaan usahatani dan ekonomi rumah tangga; (e) Kehidupan keluarga; (f) Pengembangan generasi muda; (g) Pengembangan kepemimpinan; (h) Pengembangan masyarakat dan pembangunan sumberdaya.
Layanan pengembangan masyarakat dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut Margono Slamet (2000) istilah “berdaya” diartikan sebagai tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan melihat peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, mampu bertindak sesuai situasi. Petani yang berdaya, menurut Susetiawan (2000) adalah petani yang secara politik dapat mengartikulasikan (menyampaikan perwujudan) kepentingannnya, secara ekonomi dapat melakukan proses tawar menawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, secara sosial dapat mengelola mengatur komunitas dan mengambil keputusan secara mandiri, dan secara budaya diakui eksistensinya.
Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proposional agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta dan masyarakat sendiri (Saputro, 2001).
Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari konsep pembangunan yang secara implisit mengutarakan perubahan dari satu tahapan ke tahapan yang lebih baik. Pemberdayaan haruslah melampaui ukuran materi dan uang, oleh karena itu pemberdayaan harus diartikan sebagai suatu proses multi dimensional termasuk di dalamnya suatu upaya pengorganisasian kembali dan reorientasi dari seluruh system ekonomi dan system social masyarakat. Upaya tersebut melibatkan perubahan yang radikal di bidang kelembagaan, struktur social, struktur administrasi, persepsi, altitude serta perubahan kebiasaan kepercayaan suatu bangsa (Arintadisastra, 2001).


Pustaka (source)

Korten, D.C dan Sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Michel Todaro P. 1978. Economic Development in The World. Longmen Inc. New York. Dalam Arintadisastra. 2001. Membangun Pertanian Modern. Yayasan sinar Tani. Jakarta.

Mosher, A.T. 1991. Menggerakkan dan Membangun Pertanian Syarat-syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi. CV Yasaguna.Jakarta.

Saputro, E.P. (ed). 2001. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Pangan Kajian Empiris LSM-LSM Mitra Yayasan Indonesia Sejahtera. Yayasan Indonesia Sejahtera. Jakarta.

Slamet, M. 2000. Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran penyuluhan Pembangunan Dalam pembangunan. Makalah Seminar Nasional Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani 25-26 September 2000 di IPB.

Soedjatmoko. 1983. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. LP3ES. Jakarta.

Soekanto S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.


English Version Translate by Google :


Agricultural development should be berorentasi on community empowerment. Slamet (2000) stressed that in principle the development should aim to develop the community. Development was held to solve problems and face society. The success of development in rural areas will be visible when people are dynamically able to meet their needs. Korten and Sjahrir (1988) stated that the key to the success of development in order to achieve the target of most of the poor if the reduced constraints faced by the poor in expressing capabilities. Soedjatmoko (1983) stressed the importance of motivation, purpose, and meaning in the process of self renewal in development, and not a mere material wealth.
In agricultural activities, farmers still need a wider service and complex in scope. J. In Franco (Munder, H. Addion, 1972 to identify the scope of responsibility of agricultural services in the future include: (a) Production agriculture; (b) Marketing, distribution and processing of agricultural products; (c) The conservation, use and improvement of resources nature; (d) Management of farm and household economy; (e) family life; (f) The development of the young generation; (g) leadership development; (h) Community development and resource development.
Community development services and human resources development as one of community empowerment. According to Slamet Margono (2000) the term "helpless" is defined as knowing, understanding, faham, motivated, an opportunity to see opportunity, energy, able to work together, know a variety of alternatives, be able to take risks, able to search for and capture of information, able to act according to circumstances. Farmers are empowered, according to Susetiawan (2000) is a farmer who can articulate politically (submit embodiment) kepentingannnya, can economically bargaining process with the other parties in economic activities, socially organize the community can manage and make decisions independently, and are recognized cultural existence.
Understanding of community empowerment is a strategy that focuses on how to provide a proportional role that the community can actively participate in social activities. This shows that community empowerment is not only the responsibility of the government, but also the private sector and communities themselves (Saputro, 2001).
Community empowerment is part of the development concept that implicitly expressing the change from one stage to something better. Empowerment must go beyond the size of material and money, therefore it must be defined empowerment as a multi-dimensional process which includes a reorganization effort and reorientation of entire economic system and social system of society. These efforts involve a radical change in the institutional, social structure, administrative structure, perception, altitude and change in the habits of a nation's trust (Arintadisastra, 2001).

Posted in: Pembangunan Pertanian